Jelang Pemilu 2024, Polres Sumenep Gelar Simulasi Sispamkota

SUMENEP – Jelang Pemilu Serentak 2024, Polres Sumenep, Madura Jawa Timur, gelar simulasi Sispamkota. Sabtu (14/10/2024)

Kegiatan dilaksanakan di halaman Satpas SIM Polres Sumenep dan dihadiri Wabup Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I., Dandim 0827/ Sumenep Letkol Czi Donny, Pramudya Mahardi, S.E., Ketua PN Sumenep Yuli Purnomosidi., S.H., M.H, DPRD Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Kasatpol PP Sumenep Ach Laili Maulidy, KPU Sumenep, Bawaslu,  Senkom Sumenep dan Seluruh PJU Polres Sumenep.

Apel Simulasi Sispamkota dipimpin langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko., S.H., S.I.K., M.H mengatakan bahwa kegiatan simulasi ini sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keamanan Pemilu 2024 mendatang, khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep.

“ Pelaksanaan simulasi, kata Kapolres AKBP Edo Satya, pihaknya perintahkan kepada pelaksanaan simulasi agar dilaksanakan sebaik mungkin dan penuh semangat, ” jelasnya

Menurut Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya, kegiatan ditampilkan jika Kondisi dan situasi Pemilu di mana keadaannya itu adalah yang paling terburuk bisa terjadi, dan petugas di lapangan bisa dengan sigap mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan dilapangan ” ucapnya.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya menjelaskan bahwa simulasi ini meliputi berbagai tahapan, dimulai dari masa kampanye, masa tenang dan masa pungut suara hingga situasi yang memuncak pada tindakan anarkis dan penjarahan.

Bahkan, Kapolres AKBP Edo menyebutkan, di wilayah Kabupaten Sumenep memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu karena kondisi geografis yang kepulauan. Meskipun demikian, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang aman, tertib, lancar dan kondusif  Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sumenep.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya menegaskan dengan pentingnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam langkah - langkah yang akan diambil. Hal ini termasuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku